Palangka Raya – Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah. DPRD Kalteng menegaskan, dokumen strategis ini tidak sekadar formalitas, melainkan arah pembangunan daerah yang benar-benar merefleksikan keinginan masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menuturkan bahwa percepatan pembahasan rancangan awal RPJMD lebih mendesak dibandingkan agenda lain, termasuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2024. Menurutnya, RPJMD menjadi dasar integrasi visi kepala daerah dengan program nyata di lapangan.
“RPJMD bukan hanya dokumen perencanaan. Ia juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan kinerja pemerintah agar setiap target pembangunan bisa terukur,” kata Muhajirin, Selasa (08/04).
Ia mengungkapkan, sebelum sampai ke DPRD, pemerintah provinsi telah menghimpun berbagai masukan dari instansi teknis, lembaga, hingga tokoh masyarakat. Semua pendapat tersebut dirangkum ke dalam draf awal yang kini menunggu pembahasan bersama dewan.
Komisi I DPRD Kalteng berencana memanggil dinas-dinas terkait guna mendalami isi draf tersebut, khususnya dalam mengevaluasi capaian program periode sebelumnya. Dengan begitu, penyusunan RPJMD berikutnya diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus memperkuat prioritas baru.
Muhajirin menegaskan, DPRD mendorong agar pembahasan segera dimulai sehingga penyusunan RPJMD berjalan sesuai jadwal. “Kami ingin proses ini selesai tepat waktu agar arah pembangunan lima tahun ke depan jelas, konsisten, dan berpihak pada masyarakat,” tutupnya.
