Palangka Raya, Cekrek.id – Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah memaksa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah untuk menata ulang prioritas pembangunan. Namun di tengah keterbatasan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan secara hati-hati, tanpa memangkas pelayanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat.
“Benar, kita harus realistis dengan keadaan. Tapi jangan sampai efisiensi diterjemahkan sebagai penghentian program penting. Justru pada saat seperti inilah prioritas harus lebih jelas, agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah,” kata Sudarsono, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, penurunan pendapatan daerah dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengendalian inflasi disebutnya sebagai empat pilar yang wajib dijaga.
“Stabilitas harga kebutuhan pokok, misalnya, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketenangan sosial,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai efisiensi seharusnya tidak identik dengan pemangkasan belanja. Sebaliknya, efisiensi mesti dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. Pemerintah daerah, katanya, dituntut lebih cerdas dalam menentukan skala prioritas dan memastikan setiap rupiah memberi manfaat nyata bagi publik.
Lebih jauh, Sudarsono mendorong perangkat daerah berinovasi dan keluar dari pola lama dalam menjalankan program kerja. Kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan efektivitas kerja disebutnya sebagai kunci menghadapi kondisi fiskal yang menantang.
“Jangan sampai efisiensi hanya terjadi di atas kertas, tapi di lapangan pelayanan malah berkurang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi antarinstansi. Dengan perencanaan matang dan sinergi lintas sektor, keterbatasan anggaran bisa dikelola menjadi peluang untuk fokus pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kita harus berani menyeleksi, mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda, dan mana yang bisa diefisiensikan tanpa mengganggu kepentingan publik,” katanya.
Bagi Sudarsono, efisiensi sejati tidak berhenti pada angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi tercermin dari hasil nyata yang dirasakan warga. “Uang negara harus dikelola secara tepat, efektif, dan hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat,” pungkasnya.
