Palangka Raya, Cekrek.id – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugiyarto, menilai program rehabilitasi hutan di daerah ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih berpihak kepada masyarakat. Ia menegaskan, pemulihan ekosistem tidak boleh hanya berorientasi pada penghijauan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar.
“Kalau masyarakat ikut serta, ada dua keuntungan yang diperoleh, yakni ekonomi mereka terbantu dan hutan pun kembali hijau,” ujar Sugiyarto, Kamis (18/9/2025).
Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, skema padat karya bisa menjadi salah satu solusi konkret. Melalui pola tersebut, masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat terlibat langsung dalam kegiatan menanam, merawat, dan menjaga pohon. Selain membuka lapangan kerja, langkah itu juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Ia mengingatkan, kerusakan hutan di Kalteng masih cukup luas akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang terjadi selama bertahun-tahun. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, seperti meningkatnya risiko banjir, kekeringan, serta hilangnya sumber penghidupan bagi masyarakat.
“Rehabilitasi tidak bisa lagi ditunda,” tegasnya.
Sugiyarto menilai, keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan komunitas lokal harus bersinergi agar upaya pemulihan tidak berhenti di tataran wacana.
“Selain anggaran, komitmen semua pihak menjadi kunci. Tanpa itu, program ini akan berjalan lambat,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar skema padat karya masuk dalam prioritas pembangunan daerah. Dengan begitu, dana yang dialokasikan benar-benar diarahkan pada kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan kami, ini bisa menjadi model pembangunan berkelanjutan yang menghubungkan aspek lingkungan dan ekonomi,” pungkasnya.
