Palangka Raya, Cekrek.id – Naik turunnya harga bahan pokok yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Kenaikan harga yang terus berulang setiap memasuki musim tertentu dinilai memberatkan masyarakat, terutama di tengah menurunnya daya beli pasca-pandemi dan menjelang musim kemarau.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sengkon, menegaskan pemerintah daerah harus segera bertindak dengan langkah konkret, bukan sekadar menggelar kegiatan seremonial.
“Setiap kali memasuki musim tertentu, harga kebutuhan seperti beras, minyak goreng, gula, dan cabai kerap melonjak drastis. Ini tidak bisa dibiarkan. Intervensi pasar yang dilakukan harus benar-benar efektif,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Politikus Partai Perindo ini menilai, persoalan utama bukan semata akibat meningkatnya permintaan atau faktor cuaca, tetapi karena rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien. Menurutnya, dari gudang hingga pasar konsumen, harga bisa melonjak beberapa kali lipat karena biaya distribusi yang tinggi serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha besar.
“Distribusi yang terlalu panjang dan tidak terkontrol membuat harga di tingkat konsumen semakin tinggi. Pemerintah perlu memperketat pengawasan dan mencegah aksi penimbunan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan berlebihan,” tegas Sengkon. Ia menilai, praktik semacam ini sering muncul menjelang hari besar keagamaan ketika permintaan pasar meningkat.
Sengkon menambahkan, langkah cepat pemerintah juga dibutuhkan dalam memperluas jangkauan pasar penyimbang yang selama ini terbukti mampu menahan laju kenaikan harga. Program tersebut seharusnya tidak hanya terfokus di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok-pelosok kabupaten dan desa di pedalaman.
“Tujuannya agar masyarakat kecil yang paling merasakan gejolak harga bisa mendapatkan manfaat langsung,” katanya.
Ia menilai, keberadaan pasar penyimbang yang merata di setiap daerah akan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Selain itu, pemerintah perlu menggandeng Bulog dan pelaku usaha lokal agar stok bahan pokok tetap terjaga dan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan logistik.
“Stabilisasi harga bukan hanya soal menekan angka inflasi, tetapi juga menjaga ketenangan sosial di masyarakat. Ketika harga bahan pokok melonjak, yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar janji,” tutup Sengkon.
