Palangka Raya, Cekrek.id – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohannes Freddy Ering, menegaskan perlunya penajaman prioritas pembangunan daerah di tengah kondisi fiskal yang semakin menantang. Ia mengingatkan pemerintah provinsi agar tetap fokus pada sektor-sektor esensial meski menghadapi potensi penurunan pendapatan daerah.
Menurut Freddy, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terserap, sementara proyeksi menunjukkan kemungkinan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026. Kondisi ini, kata dia, menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif menentukan arah pembangunan.
“Hal-hal yang sangat mendesak harus didahulukan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Freddy menyampaikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mengejar setoran DBH dari pusat, terutama di tahun pertama masa pemerintahan saat ini. Ia menilai langkah itu penting agar fiskal daerah tetap stabil dan tidak mengganggu pencapaian visi pembangunan jangka menengah.
“Kalau APBD terlalu jauh menurun, tentu tidak elok. Jadi intinya, kita mendukung langkah Pemprov menarik dana bagi hasil dari pusat karena memang ada peluang,” tegasnya.
Selain persoalan fiskal, politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti kebijakan perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang kembali diberlakukan. Menurutnya, kebijakan ini memiliki efek ganda, di satu sisi memberi ruang bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan kebiasaan menunda pembayaran.
“Memang ada potensi masyarakat jadi terbiasa menunda, tapi dengan adanya kemudahan, diharapkan kepatuhan justru meningkat. Katakanlah sebelumnya 50 persen, bisa naik ke 70 persen wajib pajak yang memenuhi kewajibannya,” katanya.
Freddy mengingatkan agar masyarakat tidak bergantung pada kebijakan pemutihan yang bersifat temporer. Ia menekankan bahwa membayar pajak adalah wujud tanggung jawab warga negara yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui layanan publik dan pembangunan.
“Pajak itu bagian dari gotong royong dalam pembangunan. Kalau semua taat, daerah juga akan lebih kuat,” pungkasnya.
