Palangka Raya, Cekrek.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti lambannya pelaksanaan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan reboisasi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam, terutama pertambangan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Habib Sayid Abdurahman, menegaskan bahwa sejumlah perusahaan masih abai terhadap kewajiban pemulihan lingkungan, meski ketentuan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan.
“Reboisasi dan rehabilitasi DAS bukan hanya formalitas. Itu tanggung jawab lingkungan yang wajib dilaksanakan secara nyata di lapangan,” tegas Habib, Kamis, 3 Juli 2025.
Menurutnya, Komisi II telah mengantongi data perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal, termasuk luasan lahan terbuka dan titik-titik DAS yang rusak akibat aktivitas tambang dan pembukaan lahan berskala besar. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk pengawasan lebih lanjut.
Habib menilai degradasi lingkungan di sepanjang DAS menjadi salah satu pemicu meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang makin sering melanda sejumlah daerah di Kalteng.
“Kerusakan DAS sudah berdampak langsung ke masyarakat. Banyak desa yang dulunya aman, kini terendam setiap kali hujan deras,” ujarnya.
Karena itu, DPRD meminta perusahaan tidak menunda lagi pelaksanaan rehabilitasi dan reboisasi. Habib menekankan, upaya pemulihan ekosistem harus dilakukan secara proaktif, bukan menunggu teguran dari pemerintah atau tekanan publik.
Ia juga memastikan Komisi II akan meningkatkan pengawasan lapangan untuk memastikan langkah pemulihan benar-benar dilakukan sesuai peta tanggung jawab masing-masing perusahaan.
“Kami akan turun langsung mengecek penanaman kembali, kondisi DAS, dan langkah rehabilitasi yang sudah dilakukan,” tegasnya.
Habib menambahkan, keberhasilan pemulihan lingkungan memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Kalau kita serius, pemulihan ekosistem di Kalimantan Tengah bukan hal yang mustahil. Tapi ini butuh komitmen nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
