Palangka Raya, Cekrek.id – Ketimpangan digital masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Tengah (Kalteng). Di sejumlah wilayah pedalaman, masyarakat hingga kini harus berjuang untuk sekadar mendapatkan sinyal telepon, apalagi internet.
Kondisi ini kembali mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Okki Maulana, yang menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurut Okki, akses internet kini bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan pokok yang menopang berbagai sektor kehidupan.
“Di era digital, internet tidak bisa lagi dianggap pelengkap. Akses jaringan adalah hak dasar yang menunjang pendidikan, kesehatan, informasi, hingga ekonomi masyarakat,” tegasnya, Selasa (19/8/2025).
Ia menjelaskan, di banyak desa terpencil, pelajar masih kesulitan mengakses materi belajar daring, tenaga medis tidak dapat mengirim laporan kesehatan secara cepat, dan pelaku usaha kecil tertinggal karena tidak mampu memasarkan produk secara online. Situasi ini, katanya, memperlebar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman di Bumi Tambun Bungai.
Karena itu, Okki mendesak pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan internet di seluruh kabupaten dan kecamatan. Program penutupan blank spot atau wilayah tanpa sinyal, menurutnya, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pedalaman terisolasi secara digital,” ujarnya.
Politisi Partai Golongan Karya ini mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) yang telah menyiapkan program Huma Betang Digital. Program ini dinilai sebagai terobosan penting untuk memperluas jangkauan layanan internet hingga ke pelosok, sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat.
Ia menilai, keberadaan program tersebut dapat menjadi solusi nyata untuk mengatasi ketertinggalan infrastruktur digital, asalkan dijalankan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“DPRD akan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tutur Okki.
Lebih jauh, Okki menegaskan bahwa pemerataan akses internet adalah bagian dari upaya membangun keadilan sosial di Kalimantan Tengah. Ia berharap, dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan ketat, impian untuk menjadikan Kalteng sebagai provinsi digital yang inklusif bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
