PALANGKA RAYA – Kondisi Jalan Lingkar Selatan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kembali mendapat sorotan tajam. Kerusakan parah di jalur strategis itu dinilai menghambat kelancaran arus logistik sekaligus mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, menegaskan bahwa perbaikan jalan tersebut tidak boleh ditunda lagi. Dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, ia menekankan bahwa pembangunan jalan lingkar harus menjadi prioritas utama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Sudah ada anggaran sekitar Rp30 miliar yang dialokasikan. Namun kita ingin memastikan pelaksanaannya tepat sasaran. Kalau memang masih kurang, perlu segera ditambahkan agar proyek ini tidak terhenti di tengah jalan,” ujar Hafid, Rabu (07/05).
Menurutnya, jalan lingkar tersebut memiliki fungsi vital sebagai jalur alternatif bagi kendaraan besar menuju kawasan industri. Jika tidak segera diperbaiki, truk-truk bermuatan berat akan terus melewati jalur dalam kota, sehingga mempercepat kerusakan jalan perkotaan sekaligus meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. “Sudah ada korban jiwa akibat situasi ini. Jalan kota tidak semestinya jadi jalur utama angkutan industri,” tegasnya.
Politikus PAN itu menegaskan, dirinya akan terus mengawal proyek ini hingga selesai. Ia menolak adanya pemangkasan anggaran, karena jalan lingkar bukan sekadar infrastruktur, melainkan urat nadi perekonomian Kotim. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan bersama, baik dari DPRD, pemerintah, maupun masyarakat agar proyek berjalan sesuai spesifikasi.
Hafid menyebut proyek perbaikan jalan lingkar sudah memasuki tahap lelang dan diperkirakan segera dieksekusi dalam waktu dekat. Ia berharap pengerjaan dilakukan dengan standar mutu tinggi agar jalan dapat bertahan lama. “Kalau ini bisa segera difungsikan, arus logistik akan lebih lancar, angka kecelakaan menurun, dan beban anggaran perbaikan jalan kota bisa ditekan,” pungkasnya.
