PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Penutupan Masa Persidangan II sekaligus Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (05/05).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, dan dihadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo. Dalam kesempatan itu, Riska menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 2024 berjalan cukup baik. Namun, ia menegaskan masih banyak persoalan yang harus dibenahi, terutama terkait capaian pembangunan yang belum sepenuhnya sesuai target.
Salah satu perhatian utama DPRD adalah persoalan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Data mencatat jumlah penduduk miskin di Kalteng meningkat menjadi 149,24 ribu jiwa atau 5,26 persen pada September 2024, naik tajam dibanding Maret 2024. Selain itu, masih tingginya angka pekerja setengah penganggur menjadi indikator lemahnya penyerapan tenaga kerja.
Di sektor pembangunan ekonomi, DPRD menekankan pentingnya diversifikasi potensi lokal agar tidak bergantung pada satu sektor saja. Penguatan pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan menjadi prioritas untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD juga mendorong perluasan akses tanah dan modal usaha bagi kelompok rentan melalui program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, penguatan peran Kalimantan Tengah sebagai mitra strategis Ibu Kota Negara (IKN) turut menjadi sorotan. DPRD menilai pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor, alat berat, dan air permukaan harus segera dipacu. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diminta ditingkatkan agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menutup rapat, Riska Agustin berharap agar seluruh rekomendasi DPRD dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi pemerintah provinsi. “Kami ingin rekomendasi ini tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar diimplementasikan sebagai wujud komitmen bersama membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
