PALANGKA RAYA, cekrek.id – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat diprediksi akan memengaruhi kemampuan pemerintah daerah Kalimantan Tengah dalam membiayai berbagai program pembangunan pada 2026. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kalteng, Yeni Maria Marselina Kahta, mengingatkan pemerintah untuk lebih selektif dan hati-hati dalam mengelola belanja daerah.
Yeni menekankan bahwa kegiatan yang memiliki prioritas tinggi harus tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. “Program yang benar-benar penting harus tetap dilaksanakan, sementara kegiatan yang belum mendesak bisa ditunda,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Ia menjelaskan, APBD Kalteng tahun 2025 sebelumnya mencapai sekitar Rp10,2 triliun, namun setelah rasionalisasi sesuai Instruksi Presiden Tahun Anggaran 2026, anggaran daerah berkurang menjadi sekitar Rp7 triliun. Penyesuaian ini dianggap wajar untuk menyesuaikan belanja daerah dengan kondisi keuangan yang ada.
Menurut Yeni, pemerintah daerah harus memfokuskan penggunaan anggaran pada program prioritas agar manfaatnya lebih langsung dirasakan masyarakat. Langkah ini juga penting untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tengah pengurangan TKD.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, strategi pengelolaan anggaran yang tepat akan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. “Yang utama tetap dijalankan, anggaran diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat,” pungkasnya. (Adn)
