PALANGKA RAYA– Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, semakin dekat. Agenda ini bukan hanya pengulangan proses elektoral, melainkan juga menjadi ujian krusial bagi integritas demokrasi di daerah tersebut.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa PSU kali ini harus benar-benar bersih dari praktik politik uang. Menurutnya, transaksi politik yang mencederai demokrasi tersebut telah terbukti menjadi akar persoalan hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan diskualifikasi terhadap hasil pilkada sebelumnya.
“Praktik culas ini sudah menjadi rahasia umum, dan Barito Utara pernah merasakan langsung dampaknya. Jangan sampai kegagalan itu terulang,” ujar Ering, Kamis (29/05).
Ia menekankan agar PSU tidak dipandang sekadar rutinitas teknis, tetapi momentum untuk mengembalikan marwah demokrasi yang bebas, jujur, dan adil.
Ering menilai politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Pemimpin yang lahir dari proses kotor, katanya, tidak akan mampu mewakili aspirasi masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, ia menuntut komitmen semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat, untuk menolak praktik transaksional dalam PSU.
Terkait kandidat, Ering menyebutkan bahwa Barito Utara tidak kekurangan figur potensial. Meski regulasi melarang pencalonan ulang dari pihak yang didiskualifikasi, partai politik dan koalisi tetap memiliki ruang untuk mengusung kader terbaik. “Kita serahkan kepada partai untuk menampilkan calon yang kapabel, yang terpenting prosesnya harus bersih,” tegasnya.
Seruan ini menjadi peringatan kolektif agar PSU Barito Utara tidak sekadar menggugurkan syarat hukum, melainkan momentum memperbaiki demokrasi lokal. Dengan integritas sebagai fondasi utama, PSU diharapkan mampu menebus kesalahan masa lalu dan melahirkan pemimpin yang benar-benar representatif bagi kehendak rakyat.
